BaduyMasyarakat penganut penghayat kepercayaan dapat mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau e-KTP. Hal tersebut merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam pengujian UU Adminduk terkait pengosongan kolom agama. Hal ini berimplikasi bahwa bagi warga negara yg menganut aliran kepercayaan dapat dicantumkan pada kolom agama di KTP-el,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Seasa (7/11).

Seperti diketahui, MK menyatakan bahwa kata ‘agama’ dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk ‘kepercayaan’.

“Kemdagri akan berkoordinasi dengan kementerian agama dan kementerian pendidikan untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia,” ujar Tjahjo.

Dia menjelaskan, Kemdagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan memasukkan kepercayaan tersebut ke dalam sistem adminduk. Setelah data kepercayaan diperoleh, maka Kemdagri memperbaiki aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Aplikasi data base (pusat data) juga diperbaiki. “Serta melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia di 514 kabupaten/ kota,” jelasnya.

Dia menambahkan, Kemdagri nantinya segera mengajukan usulan perubahan kedua UU Adminduk. Tujuan revisi tersebut yakni untuk mengakomodir putusan MK dimaksud.

Sumber: beritasatu.com